ISU : Ukuran Kelayakan Investasi dalam konsep Syariah (?)

Dalam banyak studi yang populer untuk mengukur kelayakan proyek dengan pendekatan keuangan adalah NPV dan IRR. Keduanya mendasarkan dengan asumsi time value of money. Dibelakangnya selalu dibandingkan dengan tingkat bunga. Lalu jika dalam Islam bunga itu riba dan riba adalah haram. Bagaimana mengukur kelayakan investasi secara syar’i ?

Ada juga yang berpendapat, bahwa penerapan NPV (Net Present Value) dan IRR (Investment rate return) bukanlah ilmu riba, dia hanyalah ilmu matematis yang bisa digunakan untuk keperluan yang bermacam-macam. Bayangkan NPV dan IRR seperti mobil, mobil bisa dipakai untuk silaturahmi, ke masjid, mengunjungi yatim piatu dan lain sebagainya, namun mobil juga bisa dipakai untuk pergi ketempat judi, mobil juga bisa digunakan untuk membawa narkoba dll. 

Kembali ke pokok permasalahan NPV dan IRR menurut pendapat saya bisa juga untuk menghitung studi kelayakan, hanya saja cara pandang kita yang harus diubah. Misalnya dalam menghitung NPV jangan menggunakan interest, tapi gunakan tingkat kembalian yang kita inginkan (required rate of return). Demikian juga dengan IRR, jangan dibandingkan dengan tingkat bunga, tapi bandingkan dengan ekuivalen rate bagi hasil dari deposito mudharabah, atau dengan pembiayaan mudharabah, dll.

Muncul dugaan filosofi yang hampir sama diantara keduanya … cuman ganti istilah aja katanya. Masalahnya benefit cost analysis emang didasarkan time value of money. Akar pemikiran pembuatan kedua konsep ekonomi tsb (syariaa vs kapitalis) itu emang sudah sangat beda. Maka Contoh tentang Mobil diatas terkait Analogi NPV dan IRR menjadi kurang tepat karena Mobil diasumsikan sebagai benda yang bebas nilai (universal), sedang NPV dan IRR sangat kental dengan ideologi kapitalis yang riba.

Berdasarkan tinjauan analisis hukum, jika kita perhatikan dengan sungguh-sungguh praktek ekonomi syariah di negara kita atau bahkan di seluruh dunia, tampaknya sulit menemukan banyak perbedaan (atau mungkin tidak ada perbedaan) antara fee dalam murabahah atau ujrah dalam ijarah dengan sistem fixed interest atau bunga tetap. Katakanlah Bank Syariah menggunakan murabahah dengan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional dengan bunga tetap, apa kita tidak bisa mengatakan bahwa bank syariah sudah menzalimi nasabah?

Selama ini mungkin kita terlalu menyederhanakan masalah dan tidak memberikan sebuah inovasi yang betul-betul berbeda. Muncul sebahagian opini, bunga menjadi haram bukan karena sifatnya yang berupa tambahan, melainkan karena ia dijadikan sebagai sistem pengendali moneter kita. Coba perhatikan di seluruh dunia, sistem bunga dijadikan bahan untuk mengatur jumlah uang yang beredar, atau untuk memperkirakan investasi mana yang paling menguntungkan, dan sebagainya. Dengan kata penggunaan bunga sebagai sistem itu lah yang membuat ekonomi kita tidak bertumpu pada sektor riil. Jadi bukan pada masalah tambahan yang entah muncul dari mana.

Kalau dikatakan bahwa investasi Syariah memperhatikan pembagian risiko, saya rasa itu tidak benar, karena justru penghindaran resiko sangat dibutuhkan. Yang menjadi kriteria layak investasi dalam kenyataannya justru jarang sekali menggunakan alat ukur ekonomi, tetapi lebih ditekankan pada karakteristik si penerima investasi dan jaminan yang bisa diberikan, serta  kadang-kadan disertai bumbu-bumbu politis dan KKN.

Sayang sekali masih banyak dari kita tidak terlalu memperhatikan detil dalam syariah, dan bertumpu hanya pada masalah teoretis. Apabila kita ingin membenahi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, langkah konkret pertama kita adalah mempelajari sumber-sumber yang digunakan di sini, dan memahami isu-isu praktis. Berikut ini beberapa isu yang seharusnya menjadi perhatian:

  1. Dalam kontrak syariah, apa pilihan hukum yang harus digunakan? Syariah atau hukum positif?
  2. Apabila menggunakan syariah, maka syariah Islam yang mana yang akan digunakan? Apakah berdasarkan mazhab, berdasarkan daerah, atau merujuk pada syariah yang sudah menjadi hukum positif?
  3. Bagaimana dengan peranan Dewan Syariah Nasional (DSN)? Tahukah anda siapa-siapa saja yang terikat dengan fatwa mereka, apakah perusahaan atau emiten terikat dengan fatwa DSN?
  4. Bagaimana peranan DPS dan apakah anda mengetahui keberadaan Shari’a Compliance Officer di negara kita, yang mana pernah diamanatkan dalam Fatwa DSN No. 40 tahun 2003 mengenai Implementasi prinsip syariah dalam pasar modal.

Dan masih banyak isu-isu yang lebih penting untuk dibahas, yang sifatnya praktis dibandingkan membicarakan hal-hal teoretis yang anda tahu pun tidak membantu, dan tidak tahu pun tidak membahayakan. Yah, bicara ekonomi syariah tidak bisa lepas dari hukum, kita bisa membuat segala macam perhitungan, tetapi semua itu butuh kerangka aturan dan kepastian implementasi.

disarikan dari : http://www.opensubscriber.com/message/ekonomi-syariah@yahoogroups.com/2052753.html

Advertisements

One thought on “ISU : Ukuran Kelayakan Investasi dalam konsep Syariah (?)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s